nya dengan cara komunikasi dengan berbagai pihak, supaya betul-betul mereka samakan frekuensi sistem mereka dengan sistem yang kami bangun saat ini,” ungkapnya.
diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi, mempermudah akses informasi perpajakan, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.
Selain memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, pengawasan kepatuhan oleh DJP pun diharapkan akan menjadi lebih efisien dan efektif.
Meminimalisir kesalahan pencatatan laporan pajak, sehingga tidak perlu khawatir adanya ketidaksesuaian laporan pajak.
Sistem yang terus bermasalah itu tentu menjadi sorotan banyak pihak, karena tujuan awal pembangunannya malah untuk mempermudah masyarakat untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk mengenal lebih dekat, berikut ini 5 fakta tentang Coretax yang perlu diketahui masyarakat:
Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan permintaan akses electronic serta mengaktivasi NIK menjadi NPWP dengan lebih mudah dan cepat.
Panduan ini dirancang untuk membantu Anda memahami proses registrasi dengan mudah sehingga dapat memanfaatkan seluruh fitur yang disediakan oleh Coretax DJP. Simak langkah – langkah cara daftar coretax di bawah ini!
Ketidaksiapan sistem Coretax justru menerpa persoalan yang paling penting dalam urusan perpajakan yakni fitur sertifikat digital dan e-faktur.
Sehingga pembaruan sistem administrasi pajak inti ini menjadi bentuk modernisasi perpajakan yang bertujuan mewujudkan institusi click here perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel dengan proses bisnis yang efektif dan efisien bagi DJP.
Kedua, memperhatikan aksesibilitas koneksi Online. Saat ini koneksi Online di Indonesia masih belum tersebar merata. Infrastruktur internet yang merata di seluruh wilayah Indonesia menjadi fondasi untuk menghubungkan 89 entitas pusat dan daerah, termasuk BUMN dan kementerian, secara terpusat.
DJP mau tidak mau harus meminta maaf atas kekisruhan yang ditimbulkan akibat implementasi Coretax. Sebagai kompensasi, Kementerian Keuangan berjanji tidak akan mengenakan sanksi keterlambatan administrasi pajak selama masa transisi sistem coretax.
adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan.
Penggunaan e-Faktur dan e-Bupot dalam Coretax terkadang mengalami kendala dalam penerbitan faktur atau laporan pajak. Berikut beberapa masalah yang sering terjadi:
Panduan ini dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam mengakses layanan Coretax DJP dengan lebih cepat dan aman.